hukum kepegawaian. 1) Permendagri No. hukum kepegawaian

 
1) Permendagri Nohukum kepegawaian  Kepala Biro Keuangan

PERSIAPAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI 5 F. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, HUKUM KEPEGAWAIAN OLEH KELOMPOK 8 KELAS F • FARAGHINA • RIDHA DEANISA AZZAHRA • ARBI RIZAL • WULANDARI • ULFAH • SHERINA f PENGERTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. Mata Kuliah Opsional/Pernah Diampu: a. Bagian Layanan Pengadaan BMN. Rp. Thoha, Miftah Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, 2008. Oleh sebab itu,. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan 7 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Agar mengetahui dasar hukum apa yang mengatur tentang pemecatan Pegawai Negeri Sipil 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang. 1 Muchsan, Hukum Kepegawaian (Bina Aksara 1982). ( administratief gewoonterechtsregels) dan surat-surat edaran ( rondschrijven) beberapa departemen dan. Menurut Mr. , Amalina Lalitya Zata Y. 03. Penyalahgunaan wewenang: 23 kasus. , hlm. Ditulis oleh biro kepegawaian. 9 gunaan, dan pembinaan keseluruhan unsur sistem administrasi negara yang pada pokoknya meliputi penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem manajemen, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber. Ø-Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan. Pengertian Kepegawaian Kepegawaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apapun yang berhubungan dengan pegawai. Menilai efektivitas fungsi SDM. 1. Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2000). Pejabat Pembina Kepegawaian. Birokrasi (Indonesia) bureau (Yunani) Bureucracy (Inggris). Menambah ilmu tentang Pegawai Negeri Sipil yang sengaja melakukan korupsi dengan alasan apapun. macam pekerjaan, hari kerja, dan lain-lain bagi pegawai tidak tetap bukan derivasi dari hukum publik (hukum kepegawaian) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berasal dari perjanjian kerja. Nasional. Subjek. Selain itu, turut hadir para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum, Sekretaris Panitera, dan undangan lainnya. Pegawai Pemerintah dengan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian; 2. Observer at Universitas Gadjah Mada Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (Idik Saeful Bahri) - Download as a. Terdapat tiga metode yang bisa digunakan dalam penelitian hukum. Di bidang Hukum Perburuhan terdapat dua macam sumber hukum yaitu: kaedah hukum otonom dan kaedah hukum heteronom. Titi Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. SPI khususnya Bidang Kepegawaian harus membuat tolok ukur SDM sebagai alat untuk melakukan audit SDM 7. Adapun dasar hukum penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah : 1. 10. Memperbaiki data papan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). 2. Senin - Jum'at 07. Namun apabila memperhatikan Pasal 126 UU ASN yang berbunyi “Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia”Bagian Kesejahteraan Pegawai. 8. ISBN. Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif. Subbagian Organisasi dan Hukum; dan. Dalam konteks hukum kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara memiliki peranan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. 8 Th. d. Pada dasarnya tugas pokok KUP menurut PP No. Djatmika S dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Djambatan 1982). NILAI DASAR ASN a. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. T, Triwulan Titik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Prenada Media, 2011. f. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Utrech, yangTUGAS MAKALAH HUKUM KEPEGAWAIAN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Dosen pembimbing: A. 6K views • 39 slides Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha) Septian Muna Barakati 344 views • 16 slides Hukum Kepegawaian. Andap Budhi Revianto menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). . Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi; d. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap dari tindak. Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KODE ETlK PEGAWAI NEGERI SlPlL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. 3. Pasal 8 (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanHUKUM KEPEGAWAIAN. Kami berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN terbaik dengan etos kerja Caring, Sharing dan Serving serta core value Ber-AKHLAK. Pegawai biasanyaBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Lamat: ; Pos-el:humas@bkn. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. H. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. Pengumuman Kepegawaian; Produk PUSDATIN; Produk Pengelolaan BMN; Produk Humas, Hukum dan Kerja Sama. Pengertian, jenis, Kedudukan, Kewajiban dan hak pegawai aparatur sipil negara, etika pns, netralitas PNS, manajemen kepegawaian, manajemen pegawai di daerah, evaluasi kinerja PNS, prosedur penjatuhan disiplin PNS; dan analisis kebijakan pemerintah dalam manajemen kepegawaian Indonesia Pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa kepegawaian dalam putusan nomor: 102/G/2019/PTUN. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan bahwa istilah ASN merujuk pada dua status kepegawaian yang berbeda. 1. Ahmad Dahlan No. ABSTRAK: a. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum ketenagakerjaan berarti mencakup bidang hukum kepegawaian (hukum yang mengatur tentang hubungan antara 1 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1985, h. Raya Gandul No. Pengertian, jenis, Kedudukan, Kewajiban dan hak pegawai aparatur sipil negara, etika pns, netralitas PNS, manajemen kepegawaian, manajemen pegawai di daerah, evaluasi kinerja PNS, prosedur penjatuhan disiplin PNS; dan analisis kebijakan. Surat Edaran Rektor No. Dalam pemeriksaan melibatkan unsur internal yang menangani urusan kepegawaian untuk menentukan tingkat hukuman disiplin. KP. Dalam sistem administrasi kepegawaian seperti diatur dalam Undang-undang Nomor. f PENGERTIAN HUKUM KEPEGAWAIAN Hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan sarana yang berbentuk manusia guna mewujudkan tujuan negara. HH-485. (Pasal 9 Ayat (1) UU No. Unduh PDF. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum Administrasi Perusahaan Negara f. Sekretaris. Hubungi Kami. Cit. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DISEBUTKAN BAHWA : PASAL 1 HURUF A : PEGAWAI NEGERI. Dasar hukum. KOMPAS. Manajemen Kepegawaian ialah suatu seni dan juga ilmu perencanaan, pelaksanaan, serta pengontrolan tenaga kerja untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan cara memberi kepuasan pada diri pekerja. (1) Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BAKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Baca juga: Kemendikbud Ristek Buka 10. melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutupDalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data. Hukum Administrasi Kepegawaian 2. Senin, 29 Mei 2023. Lembaga tersebut di jelaskan secara detail dalam UU No. Oleh karena itu dapat dirumuskan bahwa Hukum Kepegawaian merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang secara khusus mengatur tentang kedudukan, kewajiban dan hak serta pembinaan pegawai. go. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Password telah dikirim ke Email Mahasiswa SEMESTER KODE MK MATA KULIAH BOBOT PRASYARAT 1 HUH6311 Pengantar Hukum Indonesia 3 Tidak ada prasyarat 1 HUH6401 Pengantar Ilmu Hukum 4 Tidak ada prasyarat 1 HUH6303 Ilmu Negara 3 Tidak ada prasyarat 1 UPA6200 Pendidikan Pancasila 2 Tidak ada prasyarat 1 UKD6200. 12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002. Dasar Hukum a. Matakuliah ini mempelajari konsep dasar dari hukum kepegawaian dan aparatur sipil negara, hubungan antara hukum kepegawaian dan hukum Diskripsi Singkat administrasi negara, mempelajari konsep dasar hukum ketenagakerjaan serta perlindungan bagi pekerjadan penyelesaian sengketa diantara MK pekerja dan pengusaha. id [SIARAN PERS]. NILAI DASAR ASN a. Serang:. BAB I REFORMASI BIROKRASI. hukum kepegawaian merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pegawai dan pemerintah, serta segala kewajiban dan hak dari pegawai. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian sebagai dasar hukum pengaturan pegawai negeri. Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. b. HH-485. Biro Keuangan. Ikuti berita-berita terkini dari website BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia langsung ke email anda. 8 Tahun 1974 jo. 6477, JDIH. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan wilayah yang dibagi menjadi : 1. 4 Kedudukan Hukum Kepegawaian. Dasar hukum: 1. Bidang. Agar setiap orang mengetahuinya. bagian Umum, Kepegawaian Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub. 1974). Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Oktober dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia. adalah pegawai. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum) Kementerian Kesehatan 2. kompetensi, dan lain-lain), pengawasan (pengendalian, bantuan hukum, inspektorat, dan Bapeka), dan pemberhentian dan pensiun pegawai. HUKUM KEPEGAWAIAN Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. H. 1 Menurut Widjaja menjelaskan bahwa kepegawaian adalah segi yang berkenaan dengan sumber daya manusia yang harus ada pada setiap usaha kerja sama. Pasal 27 UUD 1945 UU No. Kranenburg: hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian (termasuk mengenai pensiun), peraturan. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. [1] 2 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian (Rajawali 1986). Lokasi. tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jumat, 18 Agustus 2023. D. Utrecht (1985), HAN adalah himpunan peraturan –peraturan tertentu yang menjadi sebab,maka negara. buku ini mencoba untuk mengkonstruksi objek hukum kepegawaian dimulai dari format lembaga kepegawaian di Indonesia, pengertian, jenis, kedudukan,. PEDOMAN PELAKSANAAN SAKIP TAHUN 2021-2024 KEMENTERIAN HUKUM DAN. Penyelenggaraan pemerintah sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri. define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);ÐÏ à¡± á> þÿ ê ì. Hak-hak pegawai non PNS saat ini sebagaimana penulis uraikan di bawah ini: 1. Dalam Hukum Perburuhan, yang lebih dominan adalah sistem desentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan dalam Hukum Kepegawaian yang dominan ialah pengaturan menurut sistem sentralisasi. Sebagai mana telah disinggung pada bagian pendahuluan, kedudukan hukum kepegawaian merupakan landasan yang kokoh guna mewujudkan aparatur pemerintah (pegawai negeri sipil) sebagai penyelenggara tugas. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8951/B-KS. contact info. 1. setjen@kemenkumham. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian UU No. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. KP. Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652); 9. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Minggu ini 9104. “Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan,[email protected] (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. hukum kepegawaian I. URAIAN TUGAS. ;23 cm. 03. go. 4. com. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK). MySAPK adalah Aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil PNS. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pengertian Manajemen Kepegawaian Menurut Para Ahli. 52 Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. 04. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. 02 Tahun 2023 27-03-23 Ditulis oleh biro kepegawaian Dilihat: 813 Kepmenkumham RI Nomor SEK-17. A. 1K views • 16 slides Kd 12 materi disiplin pegawai Aisyah Safitri Hayati 1. Uu No 23 Tahun 2014; Kepada Dosen Hukum Kepegawaian Bpk. Beranda; Profil . Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN; Profil Pejabat Pimpinan Tinggi BKN; e-LHKPN Pejabat Pimpinan Tinggi; Hymne BKN; Mars BKNan Badan Administrasi kepegawaian Negara (BAKN) No. 1. Sedangkan menurut Sastra Djatmika dan Marsono. Hakim A, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Citra Aditya Bakti 2003). Dilihat: 39511. MISI 1. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (S1/DIV. Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi (D-IV) Ilmu Komunikasi (S1) Perpustakaan dan Sains Informasi (S1) Jurusan Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora. ” Sehingga jelaslah bagi kita bahwa Hukum Kepegawaian itu termasuk dalam lapangan Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Keuangan 3. : • Lakukan introspeksi dan koreksi mendasar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ; • Bersikap tegar dan jangan patah semangat dalam menghadapi krisis sekarang ini ; • Tegakkan hukum tanpa pandang bulu dengan. UU No. 4511/UN17. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: Pos-el: humas@bkn. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan 54 — 30. hukum yang berkualitas dan akuntabel, maka perlu didukung dengan SDM yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang memiliki kemampuan yang baik serta profesional dalam menganalisis hukum. Penerapan Sistem Merit, Kemenag Gelar Asesmen Kompetensi Jabatan Pelaksana. Sengketa kepegawaian menjadi kasus yang sangat dominan diajukan melalui PTUN. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahmi serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format. Jakarta : Sinar Grafika. Sri Hartini, et. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama, umpamanya.